Komunikasi Politik: Sistem Politik Komunis



Sistem politik komunis adalah sistem politik yang memposisikan negara sebagai pengatur dan penguasa penuh atas segala aspek kehidupan bernegara. Dalam sistem politik ini negara tidak hanya menguasai dan mengatur aspek ekonomi dan politik saja, tapi juga kepercayaan/paham warga negaranya serta hal-hal yang dinilai baik buruk dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal yang mencolok dalam sistem politik komunis adalah keadaan dimana masyarakat merupakan pelayan negara. Bentuk pelayanan ini merujuk kepada rakyat yang bekerja di lembaga pemerintahan, mereka diberikan berbagai tugas yang melebihi kapasitasnya. Adapun negara-negara yang menganut sitstem politik komunis diantaranya:
1.      Republik Rakyat Tiongkok
Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres. Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
2.      Transnistria
Juga isebut Transdniestria atau Trans-Dniester (bahasa Rusia: Приднестровье, Pridn'estrov'ye; bahasa Rumania: Transnistria), adalah sebuah entitas politik yang memisahkan diri dari Moldova. Transnistria terletak di antara Moldova dan Ukraina di Eropa Timur. Nama "Transnistria" terinspirasi dari letaknya di sebelah timur sungai Dniester (Nistru). Dunia internasional memandang wilayah Transnistria sebagai bagian dari Moldova, yang dahulunya merupakan bagian dari SSR Moldavia. Pada tahun 1990, Transnistria memproklamasikan kemerdekaannya dengan nama resmi Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, dengan Tiraspol sebagai ibu kota. Menurut data resmi, penduduk Transnistria terdiri dari beraneka ragam etnis. Etnis terbesar ialah Rumania (40%).
3.      Korea Utara
Republik Demokratik Rakyat Korea merupakan sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zone demiliterisasi. Selain itu, Korea Utara juga termasuk dalam negara satu partai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972.
4.      Laos
Satu-satunya partai politik yang diakui di Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan Dewan Menteri.
5.      Republik Sosialis Vietnam

Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang dan pekerja. Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an.

Comments